sejarah uu ite. UU ITE mulai dirancang pada bulan maret 2003 oleh kementerian Negara komunikasi dan informasi (kominfo),pada mulanya RUU ITE diberi nama undang-undang informasi komunikasi dan transaksi elektronik oleh Departemen Perhubungan,Departemen Perindustrian,Departemen Perdagangan, serta bekerja sama. sejarah uu ite

 
 UU ITE mulai dirancang pada bulan maret 2003 oleh kementerian Negara komunikasi dan informasi (kominfo),pada mulanya RUU ITE diberi nama undang-undang informasi komunikasi dan transaksi elektronik oleh Departemen Perhubungan,Departemen Perindustrian,Departemen Perdagangan, serta bekerja samasejarah uu ite Sejarah Pasal Karet

U. Download. Sejak UU ITE disahkan, kasus – kasus pidana penghinaan yang melibatkan pengguna internet di. TINJAUAN UMUM TENTANG UU NO. Tahun. Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) sebagai organ khusus dari perangkat teknologi informasi. UU ini mencabut beberapa ketentuan dan UU sebagaimana diatur dalam Pasal 622 ayat (1). UU ITE mulai dirancang pada bulan maret 2003 oleh kementerian Negara komunikasi dan informasi (kominfo),pada mulanya RUU ITE diberi nama undang-undang informasi komunikasi dan transaksi elektronik oleh Departemen Perhubungan,Departemen Perindustrian,Departemen Perdagangan, serta bekerja sama. PENDAHULUAN Latar Belakang Dinegara kita terkenal dengan Undang-Undang yang berlaku untuk semua masyarakat Indonesia yang melakukan pelanggaran baik itu pemerintahan ataupun masyarakat umum. Pasal-pasal karet ini sebelumnya sempat menjerat konsumen, seperti pada kasus Prita. 1. Sejarah UU ITE Kemajuan teknologi informasi dan lonjakan penggunaan internet di Indonesia yang melesat sejak awal dekade 2000-an memunculkan ide pembentukan undang-undang yang mengatur komunikasi dan transaksi elektronik. Menilik UU ITE di Indonesia, Pernah Direvisi pada 2016 hingga soal Pasal Karet. Di samping adanya ketentuan larangan-larangan tersebut dalam UU ITE juga mengatur hal-hal yang merupakan larangan tetapi dianggap. Jumlah Warga yang Dituntut dengan UU ITE (2013-2021) Menurut laporan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), selama periode 2013-2021 terdapat 393 orang yang dituntut dengan pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Diantaranya yaitu Aturan atau code of conduct dalam pemanfaatan internet tersebut kemudian di dalam perkembangannya diperkuat dengan adanya UU No. Sebagai sebuah produk hukum dari penguasa, UU ITE ini semestinya memberikan rasa aman dan tenteram,dengan kata lain tidak mengusik ketertiban umum yang diupayakan. 11. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan. Dan sampai saat ini sudah banyak yangSejarah UU ITE. UU ITE terdiri atas 13 bab, 54 pasal, yang sistematikanya sebagai berikut: Apr 6, 2023 · Menurut pendapat saya Salah satu kebijakan penting lainnya yaitu Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang Undang nomor 11 tahun 2008 atau UU ITE adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. 19 Tahun 2019 yang terdiri dari 13 bab dan 54 pasal yang diawali pada bab ketentuan umum yang berisi istlah-istilah yang muncul dalam undang-undang tersebut dan diakhiri dengan babUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 3. K. Hal ini berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008. Pertama, terhadap Undang-Undang ini telah diajukan beberapa kali uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUU-VIII/2010, dan Nomor. Hal ini karena RUU ITE tersebut merupakan hasil kerjasama pemerintah dengan tim dari Universitas Padjajaran (UNPAD), Institut Teknologi Bandung (ITB) dan. “Presiden punya concern terhadap UU ITE. Meski demikian, Pasal 282 KUHP juga masih dapat digunakan untuk menjangkau pornografi di internet karena rumusan pasal tersebut yang cukup luas, ditambah lagi Pasal 44 UU Pornografi menegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) perlu dikembalikan pada niat awal pembentukannya. Menurutnya, UU ITE masih sangat diperlukan menyusul kian terbukanya potensi kejahatan melalui dunia digital. 13/09/2023, 09:30 WIB. Dampak: • Pasal 26 ayat 3 UU ITE berpotensi bertabrakan ini dengan UU Pers dan UU Keterbukaan Informasi Publik serta sejumlah peraturan perundang-undangan lain yang menjamin hak publik atas informasi dan kebebasan berekspresi. Sejarah Singkat Berlakunya Undang-undang Informasi Transaksi Eletronik Di Indonesia. 3K views • 16 slides Perlindungan Data Pribadi Lestari Moerdijat 3K views • 21 slides UUD ITE (Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik) Mei 2013 M22013. Eka Nugraha Putra, Universitas Merdeka Malang. UU-ITE. UU Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menjadi pionir dalam penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik di Indonesia. Menurut KUHP. Berdasarkan objek peretasan/hacking. Thalia Asyifa Shalsabila (1903101010152) Tugas Hukum Pidana Khusus kelas D. ” Lebih lanjut dijelaskan pada pasal 32 UU ITE [20] yaitu “1. TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UU NO. Halaman Selanjutnya. UU ITE dilahirkan pada Tahun 2008, kemudian diubah secara terbatas pada Tahun 2016, dengan cakupan undang-undang ini yang sifatnya “sapu jagad” (one for all) yang mengatur semua hal yang terkait pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, sejumlah materinya belum mampu merespon berbagai tantangan pemanfaatan teknologi internet. Hukuman Pelaku Judi Online. Ia membiarkan UU hasil revisi itu sah dengan sendirinya dengan tenggat waktu 30 hari—sesuai dengan UU Peraturan Perundang-Undangan. UU ITE ( Informasi dan Transaksi Elektronik ). Undang-Undang ITE (Informasi Transaksi Elektronik) Pasal 27 ayat 1 UU ITE : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Status | Peraturan terkait | Sejarah. Kenapa kemudian. Dulu, sebelum dia menjadi anggota DPR, Indonesia hanya. Sejarah UU ITE: Megawati Ajukan Draf, Disahkan SBY, Berlanjut Sampai Era Jokowi 17 Februari 2021, 19:00. memanfaatkan UU ITE untuk melakukan kriminalisasi pada pihak lain. /70/Pres/9/2005, DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) RUU ITE yang awalnya diketuai oleh R. PP tersebut disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 4 Oktober 2019 dan. Salah satu materi muatan yang akan hadir adalah. UU No. (Dok. " Revisi UU ITE harus jadi prioritas pemerintah sekarang dalam menyelamatkan masa depan demokrasi Indonesia," kata Erwin saat dihubungi, Kamis (18/2/2021). UU No. Revisi UU ITE diteken Jokowi pada 25 November 2016 dan diundangkan di hari yang sama. Pertama, UU ITE tetap. Sebelum UU ITE diberlakukan, Kaskus memiliki dua forum kontroversial, BB17. Surabaya, Ditjen Aptika – Salah tafsir dalam penerapan UU ITE yang mencederai penegakan hukum dapat menurunkan indeks demokrasi di Indonesia. Dia dijerat UU dan KUHP tersebut terkait tiga video porno yang dituduhkan diperankan oleh. Oleh karena itu kami melihat pentingnya untuk diulas dengan komprehensif mengenai bagaimanakah pengaruh politik hukum dalam penegakan Undang Undang ITE di Indonesia. tirto. Ada beberapa materi yang diatur dalam undang-undang ITE, seperti yang berikut ini: Tanda tangan elektronik pada pasal 11 & pasal 12 UU ITE. Menindaklanjuti. pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) UU ITE. Dari sistematika UU-ITE pengaturan tentang perbuatan yang dilarang dimulai dari pasal 27 sampai dengan pasal 35 UU-ITE. Salah satunya adalah teknologi informasi. Maraknya korupsi sendiri sudah berlangsung cukup lama dan memiliki sejarah panjang. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, dan UU No. Pada 21 April 2008, RUU tersebut. Selengkapnya ». Pengertian UU ITE. Hal itu karena pengaturan. Keberadaan UU ITE ini memang diperlukan dalam kehidupan manusia, terlebih lagi dengan adanya perkembangan zaman yang cukup pesat. Perubahan Cyber law Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terjadi karena adanya pengaruh dari Politik hukum yang Apr 11, 2023 · JAKARTA, KOMPAS– Usulan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE akhirnya disepakati dibahas Komisi I DPR bersama pemerintah. terbukti masih. Sejarah UU ITE: Megawati Ajukan Draf, Disahkan SBY, Berlanjut Sampai Era Jokowi 17 Februari 2021, 19:00. "Saya menjadi korban pelecehan seksual secara verbal dan dijerat UU ITE," katanya menegaskan. Menu. Makalah Undang-undang ITE. 7. Undang-Undang (UU) Desa termutakhir adalah UU Desa Nomor 6 Tahun 2014. UU ITE di Republik Indonesia BAB I. Model rumusan delik dalam Pasal 27 ayat (3) ko. JAKARTA, KOMPAS. SEJARAH TERBENTUKNYA UNDANG UNDANG ITE UU ITE mulai dirancang pada bulan maret 2003 oleh kementerian Negara komunikasi dan informasi (kominfo),pada mulanya RUU ITE diberi nama undang-undang informasi komunikasi dan transaksi elektronik oleh Departemen Perhubungan,Departemen. 11 Tahun 2008, dan kemudian direvisi melalui UU No. Menilik Sejarah UU ITE. Supersemar menjadi titik awal berkembangnya kekuasaan Orde Baru yang berlangsung dari 1966 sampai 1998. 11 Tahun 2008 Jo. Ilustrasi aliran tujuan hukum. Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2008) diketahui bahwa Undang-Undang ini . 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) [denda kurungan 6-­‐12 thn dan/atau denda 1-­‐2 miliar]. Foto: RES. 19 Tahun 2016. Hal ini diatur pada pasal 5 & 6 UU ITE. Sejarah KPK. Kepanjangan dari UU ITE adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU Nomor 11 Tahun 2008. Sejarah . Pasal 28 UU ITE c. Related Papers. Kedua, ketentuan mengenai penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan yang diatur dalam UU ITE menimbulkan sesuai ketentuan dalam UU ITE; 13 INFORMASI ELEKTRONIK. Aisha E. Pasal 46 UU ITE yang telah diuraikan sebelumnya. Sejarah mencatat bahwa pada pemerintah Indonesia pernah memberlakukan kebijakan yang mengekang kebebasan berpendapat. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) cenderung dominan bersifat dwingend recht atau memaksa. Namun kebijakan tentang iptek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang disahkan dan. UU ITE. Baca juga: PBNU Anggap Usulan Jokowi untuk Merevisi UU ITE Tepat Erwin menganggap, wacana revisi ini harus menjadi program legislasi yang diprioritaskan. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik Dokumen Elektronik tidak berlaku untuk ; Surat yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis, diantaranya yaitu surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan. UU Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya UU No. Korban lainnya Sadli Saleh, jurnalis asal Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Daftar Isi. Dilansir dari Kompas. Dec 14, 2021 · Artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Sejarah UU ITE: Megawati Ajukan. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya. (2) UU ITE karena pelaku kejahatan terutama pelaku kejahatan cyber gambling pada saat ini semakin marak. 1. Eko ribut santoso (0910651221) 2. Isu Isu Hukum Dalam e Commerce . Selanjutnya ditahun 2016,. Berikut ini arahan lengkap Jenderal Listyo tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif: A. Kemenkominfo menyebut Facebook sering digunakan warga untuk melanggar UU ITE. Meski demikian, Pasal 282 KUHP juga masih dapat digunakan untuk menjangkau pornografi di internet karena rumusan pasal tersebut yang cukup luas, ditambah lagi Pasal 44 UU Pornografi menegaskan bahwa. Pelaku yang menyebarkan berita hoax di media maya, bisa saja dilaporkan dan dikenakan KUHP UU No. Sejarah Pasal Karet. UU ITE merupakan undang-undang yang secara khusus mengatur tindak pidana siber baik hukum pidana maupun hukum acara pidana. Tak hanya mengatur penyelenggaraan sistem transaksi elektronik dan kejahatan siber, rancangan undang-undang (RUU) itu juga diusulkan memuat pembaruan hukum. " Peretasan dalam klausul hukum merupakan 'akses ilegal” yang dilakukan terhadap komputer/sistem elektronik milik orang lain," ujar Erasmus dalam siaran pers ICJR yang dikutip Kompas. Lampiran file: 345 hlm (Batang tubuh hlm 1 sd 229; Lampiran hlm 230 sd. Sampai di sini terlihat ada keselarasan antara teori Utilitarianisme dan perkembangan hukum multimedia di Indonesia. 2. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) Diaiukan sebagai tugas mata kuliah Etika ProIesional Oleh : 1. Mar 19, 2021 · Diskusi Publik UU ITE: Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP, UU ITE, RKUHP'secara daring, Kamis (19/3/2021). Kelemahan. Di Indonesia, aturan soal peretasan telah dimuat dalam Undang-Undang (UU) 11/2008. penulis dapat menyelesaikan makalah ini, yang berjudul UU ITE (Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik), dengan harapan kita sebagai mahluk sosial. Topik yang menjadi sorotan media adalah Menteri Koordinator Bidang […] Menkopolhukam: Pedoman Implementasi Kriteria UU ITE Segera DiluncurkanPengertian UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang keamanan dan privasi di dunia maya, serta hal-hal terkait penggunaan teknologi informasi. Pada penjelasan UU ITE ini disebutkan bahwa : Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah, baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. UU ITE dilahirkan pada Tahun 2008, kemudian diubah secara terbatas pada Tahun 2016, dengan cakupan undang-undang ini yang sifatnya “sapu jagad” (one for all) yang mengatur semua hal yang terkait pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, sejumlah materinya belum mampu merespon berbagai tantangan pemanfaatan teknologi internet. 1. 3. Layanan Pelanggan . Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Pertama, terhadap Undang-Undang ini telah diajukan beberapa kali uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUUVIII/2010, dan Nomor 20/PUU-XIV/2016. Andi Matalata . Jakarta Tanggal Penetapan. Pasal 30 UU ITE e. Tinjauan Politik Hukum Implementasi Undang-undang ITE. sejarah hukum, teori hukum, dan perbandingan hukum (Soekanto, 2007) dengan melihat norma-norma hukum yang terdapat di. dapat menyesuaikan dengan dinamika teknologi dan tidak ada pihak yang bisa. UU ITE dibedakan menjadi dua RUU yang membahas mengenai e-commerce serta tindak pidana teknologi informasi. UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektroknik) mulai dirancang sejak maret 2003 karena saat itu mulai muncul berbagai macam kejahatan yang terjadi di dalam penggunaan internet. UU ITE merupakan hasil kerja sama berbagai departemen seperti Departemen Perhubungan, Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan. Afaf El Kurniawan. Oleh sebab itu, tidak akan ada pencabutan UU ITE," kata Mahfud pada 29 April 2021. 19 Tahun 2016 oleh: Redaksi Sinar Grafika Terbitan: (2017) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Terbitan: (2017) Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik oleh: Indonesia, et al. E. TB Simatupang No. Tugas TIK “UUD ITE” Oleh : Roji Muhidin Dosen: CR. Salah satunya adalah teknologi. 02/sejarah-uu-ite-megawati-ajukan-draf-disahkan-sby-berlanjut-sampai-era-jokowi, Diakses 17 Februari . Pemerintah akan merevisi Pasal 27, 28, 29, dan 36 UU ITE. Dampak UU ITE dalam Demokrasi Digital: Studi Kasus Kampanye Digital Dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 Tia Zatu Ikramina Magister Program, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga (tiazatu@gmail. E-ISSN: 2654-9050 - 201. Maka, kemudian muncul UU ITE (Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). 3K views • 16 slides Perlindungan Data Pribadi Lestari Moerdijat 3K views • 21 slidesLATAR BELAKANG DAN SEJARAH PEMBENTUKAN UU CYBER LAW DI INDONESIA. SEJARAH PAJAK PENGHASILAN. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dimulai. Sejarah UU ITE Kemajuan teknologi informasi dan lonjakan penggunaan internet di Indonesia yang melesat sejak awal dekade 2000-an memunculkan ide pembentukan. PENDAHULUAN Latar Belakang Convention merupakan sebuah perjanjian internasional pertama pada kejahatan yangdilakukan melalui internet dan jaringan komputer lainnya,. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pelaku peretasan di Indonesia bisa dikenai hukuman denda dan/atau penjara. Pertama, terkait e-Commerce. Jaringan sistem. Pengertian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pada bab ini akan dikemukakan. PDF. Apa itu UU PDP 2022 soal Perlindungan Data Pribadi dan pasal yang disorot. cyberlaw bw. Pasal 33 UU ITE f. Sejarah UU ITE. Bagian lain UU ITE mengatur soal tindak pidana teknologi informasi, dengan sub-bagian yang dimulai dari konten ilegal, unggahan bernuansa SARA, kebencian, hoaks, penipuan, pornografi, judi, hingga pencemaran nama baik. Nasional • 8 Juni 2021, 18. "Usulan dari mulai dihapus atau digunakan hanya untuk pornografi anak. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. Dalam UU ITE, diatur mengenai tata cara penggunaan teknologi informasi dan transaksi. Hadirnya UU ini disambut positif berbagai kalangan walaupun tidak sedikit juga yang menentangnya. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) perlu dikembalikan pada niat awal pembentukannya. Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) A. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/PER/M. Mari kita kikis prasangka bahwa UU ITE hanyalah berisikan sebuah pasal karet yang bermasalah. Pansus DPR beranggotakan 50 orang dari 10 (sepuluh) fraksi yang ada di. Pertama, Pasal 30 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) UU ITE tentang Akses Ilegal. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah disahkan pada bulan April 2008, pelaksanaannya masih menunggu penerbitan 9 Peraturan Pemerintah dan pembentukan 2 (dua) lembaga yang baru yakni Lembaga Sertifikasi Keandalan dan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Di era kemerdekaan masyarakat Indonesia kala itu menentang penerapan haatzaai artikelen. Sejarah UU ITE UU ITE mulai dirancang pada bulan maret 2003 oleh kementerian Negara komunikasi dan informasi (Kominfo), pada mulanya RUU ITE diberi nama Undang-Undang Informasi Komunikasi Dan Transaksi Elektronik oleh Departemen Perhubungan, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, serta bekerja sama dengan Tim dari universitas yang. A. Aug 24, 2023 · Menurut buku Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 26 November 2008 Tanggal Pengundangan. (UU ITE). Ekonomi Hijau. Namun TTE harus memenuhi persyaratan seperti diatur dalam pasal 11 UU ITE, seperti saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan,” kata Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika, Mariam Fatimah Barata saat acara Webinar Transformasi Digital Sektor Kesehatan dengan Tanda Tangan Elektronik. AD Premier 9th floor, Jl. 19 Tahun 2016. Pasal 52 ayat (2) UU ITE Pemberatan penjatuhan hukuman pidana apabila objek yang diretas adalah sistem elektronik yang dimiliki oleh Pemerintah atau. 19 Tahun 2016). 3. Setiap negara yang. Transaksi Elektronik (UU ITE) ialah menyangkut masalah yurisdiksi, perlindungan hak pribadi, azas perdagangan secara e-commerce, azas persaingan usaha-usaha tidak sehat dan perlindungan konsumen, azas-azas hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan hukum Internasional serta azas Cybercrime.